Image by Gordon Johnson from Pixabay

Channel K-jam, 12 September 2020

Dengan berakhirnya sesi ke-2 dari rangkaian diskusi dengan tema “Milennial Di Antara Oligarkai Partai dan Kekuasaan” yang juga merupakan lanjutan rangkaian diskusi sebelumnya dengan tema “Aktivis 98 Di Antara Oligarki Partai dan Kekuasaan” maka ada banyak hal yang bisa kita simpulkan dari seluruh rangkaian diskusi tersebut.

Yang pertama, dari seluruh pembicara, baik Sereida Tambunan, Fahri Hamzah, Brigita Manohara, Maupun Ya’surandi Hamid, meskipun dengan gaya bahasanya masing-masing, semuanya menyiratkan bahwa kekuatan yang dominan atau oligarki memang ada. Namun tidak semuanya menganggap bahwa oligarki adalah sesuatu yang harus dilawan, jika memang baik kenapa tidak?.

Apabila kemudian memang oligarki tersebut memang harus dilawan, maka tantangan yang dihadapi juga jelas tidak ringan. Untuk dapat menandingi sebuah oligarki, tentunya perlu untuk membangun atau meningkatkan kapasitas diri/kelompok di dalam maupun di luar partai agar dapat mendongkrak nilai tawar/bargaining power yang dimiliki. Dengan modal itulah kemudian pertarungan gagasan bisa dilakukan dalam kemudian menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil.

Proses mendongkrak nilai tawar ini tentunya tidak dapat dilakukan sendirian, perlu adanya kerjasama atau tim baik dari unsur dalam ataupun dari jejaring di luar yang memiliki visi dan cita-cita yang sama. Keberadaan dan kualitas tim inilah yang kemudian menentukan apakah seorang aktivis atau mungkin seorang milenial kemudian dapat memiliki nilai tawar tinggi dan berperan penting dalam memberikan warna.

Yang ke-dua, kesimpulan dari serangkaian diskusi ini masih menguatkan premis awal yang menjadi pengantar sebelum diskusi ini dilakukan. Bahwa salah satu jalan paling efektif untuk menentukan kebijakan secara besar, membuat aturan main yang baik, dan memperjuangkan aspirasi untuk saat ini masih melalui legislatif yang notabene melalui partai politik. Kenapa melalui partai politik? karena sampai saat ini berdasarkan aturan yang ada masih belum tersedia jalan untuk menjadi seorang anggota legislatif melalui jalur independen.

Yang ke-tiga, apakah kemudian keadaan ini harus disikapi dengan berbondong bondong masuk partai politik? Hidup telah secara berlebihan memberikan kita contoh bahwa dunia ini bukan hanya hitam dan putih. Kalau semua kemudian berpolitik praktis, siapa yang kemudian akan membantu memberi dukungan, masukan, dan kritik? Tentunya peran-peran sebagai akademisi, birokrat, wiraswasta, sampai LSM juga harus tetap diambil. Namun yang harus digaris-bawahi adalah itu semua akan menjadi sia-sia ketika tidak ada praktisi politik yang kemudian mau dan mampu menampung masukan-masukan tersebut.

Akhirnya, benang merah dari semua kesimpulan tersebut adalah dua kata kunci, jejaring dan sinergi. Politik adalah kunci, darinyalah akan lahir aturan-aturan di tingkat teratas maupun daerah. Tanpa dukungan dari semua pihak, produk yang akan dihasilkan tentunya akan sulit diharapkan menjadi baik. Sebaliknya, apabila semua pihak telah bersekutu untuk menghasilkan sebuah produk yang luar biasa sekalipun, tidak ada artinya bila tidak ada kekuatan politik yang siap menyambutnya dan menjadikannya sebuah produk yang dapat dan sah untuk digunakan.