Image by Wokandapix from Pixabay

Channel K-jam, 28 Agustus 2020

Meneruskan diskusi-diskusi sebelumnya dengan tema yang sama, “Aktivis 98 Di Antara Oligarki Partai dan Kekuasaan”, Jumat kemarin merupakan forum ke-tiga dalam tema ini. Forum tersebut juga seperti sebelumnya, menghadirkan kawan diskusi dari Aktivis 98 yang kini bergerak di dalam partai. Hasil dari diskusi-diskusi tersebut akan coba diulas dalam catatan berikut, meskipun tidak sesuai urutan, semoga semua inti hasil diskusi dapat termuat di sini. Mohon maaf jika memang ternyata ada yang kurang dan ada nama yang belum tersebut, meskipun kami meyakini bahwa eksistensi pribadi/kelompok bukanlah segala-galanya.

Bermula dari pertanyaan besar dalam diskusi pertama, “Ke mana dan apa yang diperbuat para aktivis 98 saat masuk ke dalam partai politik?”, muncul pertanyaan turunan dari kawan-kawan di K-Jam, “Apakah para aktivis 98 ini kemudian berpisah masing-masing? apakah tidak ada wadah bagi mereka untuk terus berkomunikasi dan berjejaring? Apa yang kemudian menjadi kendala untuk melakukannya?. Sereida Tambunan, ketua Pergerakan Indonesia menjelaskan bahwa memang tidak semua aktivis 98 masuk ke dalam partai politik. Mereka yang masuk ke dalam partai politikpun juga masuk dengan kondisi yang berbeda-beda. Hal inilah yang kemudian membedakan kelancaran “karir” mereka di dalam partai dan seberapa besar nilai tawar mereka dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan partai. Di dalam partai sendiri, disadari maupun tidak umumnya ada faksi-faksi atau kelompok-kelompok yang berusaha membangun ataupun melancarkan oligarkinya.

Bagi Kak Sere, panggilan akrabnya, tingginya nilai tawar masing-masing personel dalam partai sangat ditentukan oleh kualitas tim dan jejaring yang mendukung mereka baik di dalam maupun di luar partai. Kesalahan yang dilakukan oleh sebagian aktivis 98 saat memutuskan masuk dalam partai adalah melakukannya secara individu. Hal ini mengakibatkan mereka harus kembali membentuk tim pendukung sendiri lagi dari nol dan menghabiskan banyak energi. Di luar partai juga sebenarnya banyak organisasi yang anggotanya merupakan aktivis-aktivis lintas partai. Di sinilah konsolidasi kemudian “seharusnya” terjadi. Bagaimana para pejuang reformasi kemudian saling mendukung agenda masing-masing melalui partai masing-masing selama masih sesuai dengan idealisme yang dulu pernah dijunjung bersama. “Bagaimana ketika seseorang itu punya potensi untuk dimajukan, bagaimana kita merelakan untuk menjadi timnya,” tegasnya.

Gambaran kondisi dalam partai dari Kak Sere ternyata juga tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah, kawan diskusi pada sesi berikutnya. Mantan Wakil Ketua DPR-RI ini memiliki hasrat besar untuk membangun Legislatif yang independen agar tidak diintervensi partai. Menurutnya, meskipun kendaraannya adalah partai, namun anggota DPR ini dipilih oleh rakyat, sehingga partai tidak boleh melakukan intervensi. Pernyataan beliau ini sebetulnya sangat menarik, jika logika bahwa anggota DPR itu seharusnya independen, mengapa kemudian tidak juga dibuka peluang untuk maju menjadi anggota legislatif lewat jalur independen seperti Kepala Daerah?. Meskipun tidak mengakui secara gamblang bahwa ada oligarki, namun dari ulasan-ulasan yang disampaikan, tampak jelas bahwa ada kekuatan-kekuatan ataupun kebijakan yang dianggapnya tidak sejalan dengan visinya. Hal inilah yang kemudian mendorongnya untuk mendirikan partai baru yang bebas dari intervensi dan penuh gagasan-gagasan baru.

Mendirikan partai baru memang “mudah”, namun bagaimana agar partai baru tersebut kemudian tidak terjebak dalam sebagian cara-cara lama yang dianggap kurang baik? Bagaimana agar kemudian sebuah partai tidak terseret dalam sebuah pola pikir transaksional mulai atas sampai bawah seperti yang ditanyakan oleh Bung Buyung, salah satu penggiat K-Jam dari Kota Apel pada saat diskusi?. Fahri mengusung sebuah pola pikir bahwa pada prinsipnya politik itu memang transaksional, baik pada saat pengambilan kebijakan maupun sampai saat pencoblosan/pencontrengan di bilik suara. Namun, yang seharusnya ditransaksikan adalah moral dan gagasan, bukanlah material. Baginya, sistem pemilihan baik legislatif maupun eksekutif ini sebetulnya bisa didesain untuk tidak mendorong dan membuka peluang-peluang untuk korupsi. Sistem tersebut harus didesain untuk mempertarungkan ide dan gagasan, bukan mempertarungkan modal dan material yang kemudian dibagi-bagikan. Bukan hanya elit partai, namun masyarakat juga harus dididik untuk terbiasa memilih berdasarkan ide dan gagasan, bukan dari apa yang diberikan. Jika kita sebagai rakyat menuntut calon calon pimpinan atau wakil kita mengeluarkan modal untuk dapat kita pilih, maka akan ada kemungkinan kita jugalah yang akan menerima konsekuensinya apabila kemudian ada yang berusaha untuk “balik modal”.

Dari diskusi-diskusi dengan beberapa narasumber itu, sejumlah kesimpulan pun muncul, beserta sejumlah pertanyaan. Yang pertama adalah bahwa pertarungan menegakkan reformasi tidak berhenti di aksi 98. Pertarungan-pertarungan politik tersebut akan terus berlanjut salah satunya melalui partai politik. Itulah sebabnya seyogyanya para aktivis senantiasa berkoordinasi dan membentuk tim untuk saling mensukseskan agenda-agenda yang sesuai dengan semangat reformasi. Yang ke-dua, bahwa pihak pihak yang ingin membangun/melanggengkan oligarki kekuasaan, disadari ataupun tidak memang ada, kekuatan inilah yang harus dilawan dan diimbangi dengan gerakan bersama yang tidak kalah kuat. Ke-tiga, upaya membangun sistem politik yang tidak memberi peluang untuk korupsi memerlukan pergeseran mindset untuk memprioritaskan transaksi-transaksi gagasan dan ide, bukan material. Ke-empat, suka tidak suka, partai politik masih menjadi kendaraan paling efektif untuk masuk dalam kekuasaan dan ikut menentukan kebijakan-kebijakan maupun regulasi. Ke-lima, sehubungan dengan kesimpulan ke-empat, maka jalan paling efektif untuk ikut mendorong perubahan adalah masuk dalam partai politik dengan didukung tim yang berkualitas atau menjadi bagian dari tim tersebut.

Tidak hanya kesimpulan, dari diskusi-diskusi ini juga masih menyisakan pertanyaan yang belum terjawab ataupun belum terjawab secara jelas alias cetho welo welo. Bagaimana sebenarnya situasi yang dihadapi ataupun perlakuan yang didapatkan oleh para aktivis ketika baru saja masuk dalam partai? Bagaimana sebetulnya secara nyata upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi bagian dari oligarki (bila ada) dalam melanggengkan posisinya? Dan bagaimana sebetulnya pandangan mereka terhadap pihak pihak yang masuk secara transaksional dan tidak melalui jalur normal entah karena kekuatan modal ataupun pengaruh dinasti?.