RUU Cipta Kerja adalah RUU yang tidak melibatkan partisipasi publik, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diabaikan. Demikian disampaikan oleh Dr. Nynda Fatmawati, S.H., M.H dosen fakultas hukum, Universitas Narotama Surabaya saat menjadi nara sumber dalam kegiatan diskusi online oleh Kelompok Kajian Jumat Malam (Kjam) jumat malam kemarin.

“Penyebarluasan Draft RUU saat perencanaan Prolegnas untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan tidak dilakukan oleh pemerintah. Sangat susah memperoleh Draft RUU ini, terkesan ditutup-tutupi. Saat media memberikan draft RUU kepada masyarakat dengan cepat diklarifikasi oleh pemerintah kalau draft tsb adalah hoax. Contoh RUU Minerba, ternyata yang disahkan baru-baru ini secara substansi sama dengan yang beredar yang disebut hoax itu. Sehingga dapat dipahami sinyalemen bahwa sebagian dari muatan RUU yang diajukan Februari kemarin merupakan RUU yang pada September tahun lalu telah ditolak beramai-ramai di jalanan pada rangkaian aksi #ReformasiDikorupsi,” lanjut Nynda.

Nynda sendiri telah meneliti dan mengkaji 6 dari 11 kluster di RUU Cipta Kerja ini, dan menurut Direktur Pusat Studi dan Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, diantaranya : nuansa resentralisasi sangat terasa, banyak inkonsistensi dan kesalahan bahasa yang tentu saja menunjukkan ketidakseriusan membuat RUU, peniadaan sanksi pidana dimana lebih mengarah ke sanksi administratif belaka, kemudian untuk pendidikan tinggi terlihat adanya penurunan standar kualitas dibanding UU sebelumnya, untuk bidang pers ada upaya mempermudah pembuatan usaha pers dimana tidak ada pembatasan kepemilikan saham untuk asing seperti UU Pers sebelumnya serta tidak adanya pasal yang menjamin kemerdekaan pers, dan yang lebih parah di sektor tenaga kerja.

Sementara menurut nara sumber lainnya, Budi Wardoyo seorang aktivis buruh mengatakan bahwa RUU Cipta Kerja ini sangat berbahaya bukan saja bagi kaum buruh tapi untuk seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir seluruh sektor tekena dampak dari RUU ini. Di sektor tenaga kerja mulai dari sistem pengupahan, kemudahan rekrut tenaga kerja asing, pesangon yang semakin kecil, outsourcing yang dahulu cuma 5 jenis sekarang tidak dibatasi, masalah cuti panjang termasuk jam kerja. RUU ini berpotensi menimbulkan konflik agraria terkait pengelolaan lahan dan alih fungsi lahan, di sektor lingkungan dengan penghapusan ijin lingkungan, hingga penyederhaan perizinan sektor minerba dari eksplorasi hingga produksi.

Lanjut Budi Wardoyo atau yang sering dipanggil Yoyok, RUU ini sudah jelas menguntungkan investor dan utamanya investor atau pengusaha dalam negeri kelas besar bukan pengusaha menengah bawah. Pengusaha besar yang selama ini pun belum teruji besar karena kemampuan berbisnis dan kompetisinya tapi lebih karena fasilitas dan proteksi dari pemerintah. Jika pemerintah mengatakan RUU ini dimaksudkan untuk meningkatkan lapangan kerja dan pekerjanya serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini adalah omong kosong. Budi menyampaikan bahwa data yang ada selama ini menunjukkan peningkatan lapangan kerja tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pekerja karena kondisi saat ini investasi di sektor riil tidak signifikan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menciptakan kemakmuran, “sejak jaman orde baru pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik tidak pernah minus tapi mana ada kemakmuran untuk rakyat? Kemakmuran hanya untuk golongan tertentu.” tandasnya.

Lebih lanjut Budi menegaskan bahwa yang harus menjadi prioritas pemerintah adalah menghapus korupsi, “tapi bagaimana mau menghapus korupsi sementara KPK terus dilemahkan?” sesalnya. Kemudian bangun birokrasi yang efisien. Soni Rakhmat aktivis Kelompok Kajian Jumat Malam (Kjam) menyampaikan bahwa Kjam yang secara teratur setiap jumat malam berdiskusi ini mencoba tetap kritis melihat segala permasalahan di bangsa ini. ”Kenapa tema RUU Cipta Karya atau Omnibus Law ini yang diangkat sementara bagi pihak lain mungkin sudah basi, karena Kjam kaget ketika mendengar di tengah kondisi bangsa yang terpuruk akibat pandemi corona ini ternyata pemerintah dan DPR tiba-tiba mensahkan UU Minerba yang penuh kontroversi. Karena itu Kjam ingin mengingatkan kembali agenda besar tentang RUU Cipta Karya atau Omnibus Law untuk dikawal dan terus dikritisi,” pungkas Soni.