Kepemimpinan sipil yang lemah bisa memicu romantisme akan kepemimpinan militeristik yang tegas. Hal ini diungkapkan oleh Rukyat Rahmawan, Ketua Prodem Surabaya pada forum diskusi Kelompok Kajian Jumat Malam 26 Juni 2020 kemarin dengan tema “Jatim Pasca Pagebluk, Siapkah?”. Rukyat yang juga pernah menjadi aktivis mahasiswa 98 ini mengungkapkan kekhawatiran munculnya kerinduan di benak masyarakat akan sosok pimpinan yang tegas dan militeristik jika kepercayaan pada pemimpin sipil telah hilang di masa pandemi ini. Itulah sebabnya dia menegaskan bahwa konsolidasi sipil antara pemerintah dengan ormas ormas kultural seperti NU dan Muhammadiyah sangat diperlukan. Organ organ inilah yang diharapkan bisa bersinergi dengan pemerintah membantu mengatasi permasalahan permasalahan kultural dan memberikan edukasi kepada masyarakat. “Salah satu kuncinya adalah edukasi pada rakyat,” terangnya. RT dan RW juga seharusnya memegang peranan sangat penting dalam gugus tugas untuk melakukan edukasi pada masyarakat. “Edukasi ini yang sangat penting, ini kurang sekali dilakukan, hanya yang tampak di permukaan, ceremonial ceremonial,” sesal pria yang sudah lama menjadi pendamping desa ini.

UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan sektor ekonomi. Menurut pria yang juga penggiat Kelompok Kajian Jumat Malam ini, Pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih kepada UMKM sebagai ujung tombak pemulihan ekonomi. “Kalau stimulan-stimulan ekonomi bisa diberikan di tingkatan desa-desa, maka UMKM ini bisa menyerap banyak tenaga kerja,” tegasnya. Dengan memberdayakan UMKM sampai tingkat desa juga dapat mengurangi laju urbanisasi. Selain itu, penyerapan tenaga kerja ini juga diharapkan bisa menjadi solusi bagi lebih dari 1,7 juta tenaga kerja yang dirumahkan karena usaha atau tempat kerjanya terkena dampak pandemi Covid-19. Hal ini juga diamini oleh Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yang juga menghadiri forum tersebut. Anwar memaparkan, “Jawa Timur sampai sekarang masih menjadi lumbung pemasok pangan nasional, gula itu 60 persen dari Jawa Timur, beras hampir 50 persen. “Potensi inilah yang harusnya lebih serius digarap dan dikembangkan dengan inovasi-inovasi dan langkah-langkah yang strategis. Sektor ini tidak akan pernah basi, terutama di saat krisis. “Masa orang lapar mau makan handphone,” kelakarnya.

Anggota DPRD dari Partai Gerindra ini juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila Pemerintah tidak bisa tegas. “Tidak ada suatu skenario, sebuah clear plan yang jelas yang akan diambil untuk menyelamatkan warganya,” sesal Anwar. Hal-hal yang tidak jelas ini akan memicu kekacauan di masyarakat akibat simpang siurnya informasi. Jika hal ini berlangsung berlarut larut, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada Pemerintah. Rukyat juga menyoroti sejumlah acara ceremonial Pemerintah yang justru tidak memberikan contoh teladan yang baik dari sisi protokol kesehatan. “Padahal kalau diterapkan betul, sebenarnya desa dan kelurahan atau RW RW lebih siap tanpa harus ada ceremonial, oleh karena itu persoalan kultural juga harus diselesaikan,” pungkasnya.