Ilustrasi Aksi 98, sumber gambar dari sini

Channel K-Jam, 14 Agustus 2020
Mengawali diskusi yang merupakan kelanjutan dari diskusi sebelumnya dengan tema “Pilkada dan Kampanye di Masa Pandemi Covid 19”, tema yang dipilih adalah mengenai partai politik sebagai kendaraan menuju kekuasaan.

Membicarakan partai politik merupakan topik yang sangat menarik, seperti membicarakan Teknologi Informasi (IT), semua orang bisa membicarakannya tanpa perlu latar belakang pendidikan tertentu. Partai politik, suka atau tidak suka, diakui maupun tidak, untuk saat ini adalah kendaraan yang paling efektif untuk meraih kekuasaan. Memang, untuk memberikan kontribusi dan manfaat tidak hanya lewat partai politik saja. Melalui media-media lain kita juga dapat berkontribusi dan memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar kita maupun lingkungan yang lebih luas, namun tetap dalam keterbatasan.

Sedahsyat apapun manfaat yang bisa kita berikan, tetap kebijakan dalam hal ini regulasi ditentukan oleh mereka yang berkuasa baik legislatif maupun eksekutif, dimana jalan menuju ke sana adalah melalui partai politik. Mengapa menentukan kebijakan ini penting? Karena ada begitu banyak persoalan di tengah masyarakat kita yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan sembako atau pemberdayaan lain. Persoalan kelas, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hak mendapat penghidupan yang layak, kesetaraan di mata hukum, perlindungan kebebasan berpendapat, dan masih banyak lagi persoalan yang hanya bisa diselesaikan dengan membuat sebuah/banyak kebijakan yang memang berpihak kepada rakyat.

Namun seperti kita saksikan, sebagian dari kebijakan-kebijakan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tampak seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Dugaan ketidakberpihakan ini kadang tampak sejak berwujud tekstual maupun baru tampak pada saat penerapannya di lapangan. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bukankah notabene banyak sekali politisi kita yang dulu merupakan aktivis reformasi tahun 1998, apakah situasi seperti ini yang dulu mereka harapkan saat memperjuangkan reformasi? Kalau tidak, maka ke mana mereka semua saat kebijakan demi kebijakan yang terasa tidak memihak rakyat ini dilahirkan?

Dugaan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa para aktivis 98 telah luntur idealismenya saat masuk dalam lingkar kekuasaan. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka masih tetap idealis namun kalah bertarung di dalam partai oleh kepentingan yang lain. Ada juga yang menduga bahwa sampai dengan 22 tahun sejak reformasi pun para aktivis 98 ini masih berkonsolidasi sambil melakukan kompromi-kompromi politik.

Sama seperti membicarakan IT, sebanyak apapun semua orang bisa bicara tentangnya, namun tanpa pengetahuan yang cukup maka itu semua hanya akan berputar pada persoalan-persoalan yang dangkal. Begitu pula tentang partai, sebanyak apapun jawaban yang muncul dalam diskusi, ini semua tetap saja hanya dugaan, karena para peserta diskusi tidak ada yang pernah memiliki pengalaman secara nyata terjun melakukan politik praktis dalam partai.

Demi memperkaya dan meluruskan pemahaman mengenai persolan partai politik inilah, maka dirasa perlu dan disepakati untuk kemudian mengundang para aktivis 98 yang hingga kini masih terlibat aktif dalam politik praktis melalui partai politik untuk berdiskusi bersama dan berbagi cerita, suka dan duka, maupun harapan pada perpolitikan negeri ini dalam 1 tema besar “Aktivis 98 Di Antara Oligarki Partai dan Kekuasaan”. Pelurusan dan pengembangan wacana ini perlu dilakukan karena seperti premis di awal, untuk saat ini partai politik masih merupakan kendaraan yang terbukti ampuh untuk mencapai kekuasaan dan menentukan kebijakan.